Info*
Kabupaten
Purbalingga ditetapkan sebagai peringkat nomor lima nasional dalam Evaluasi
Kinerja Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Dalam tataran Jawa Tengah,
Purbalingga menjadi kabupaten terbaik. Purbalingga mampu mengalahkan
Kabupaten Semarang yang menduduki peringkat 6, Jepara peringkat 9, Kota
Solo peringkat 7 dan Kota Tegal peringkat 9 kategori kota. Penghargaan EKPPD
disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi kepada Wabup Sukento Ridho
Marhaendrianto di Jakarta, Kamis (25/4) dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi
Daerah ke-XVII.
Wakil Bupati
Sukento Ridho mengungkapkan, penetapan Purbalingga sebagai peringkat terbaik
ke-lima nasional tertuang dalam Keputusan Mendagri nomor 120-2818 tahun 2013.
Dalam lampiran II keputusan tersebut, Purbalingga sebagai peringkat 5 nasional
dengan skor 3.1332. Dalam keputusan tersebut, Provinsi Jateng juga ditetapkan
sebagai peringkat 2 nasional kategori provinsi. Jateng dibawah posisi Jatim,
sedang peringkat 3 diraih Provinsi Sulawesi Selatan.
“Alhamdulilah
peringkat kelima nasional. Kalau di Jateng masuk nomor I dengan kategori skor
‘Sangat Tinggi’,” ujar Sukento yang dihubungi melalui handphone, Kamis
(25/4).
Secara terpisah, Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko mengaku bersyukur dan gembira karena Purbalingga mampu meraih peringkat 5 secara nasional. Dalam penilaian oleh Tim dari Pemerintah Pusat bulan Maret 2013 lalu, Purbalingga sudah masuk 16 besar nasional. Heru menilai, penghargaan ini menjadi motivasi dan kesempatan bagi Pemkab untuk terus memacu diri lebih baik lagi. “Bila ada kelebihannya, tentu dapat disebarluaskan kepada SKPD lainnya. Namun bila ada yang kurang tentu menjadi evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut,” katanya.
Secara terpisah, Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko mengaku bersyukur dan gembira karena Purbalingga mampu meraih peringkat 5 secara nasional. Dalam penilaian oleh Tim dari Pemerintah Pusat bulan Maret 2013 lalu, Purbalingga sudah masuk 16 besar nasional. Heru menilai, penghargaan ini menjadi motivasi dan kesempatan bagi Pemkab untuk terus memacu diri lebih baik lagi. “Bila ada kelebihannya, tentu dapat disebarluaskan kepada SKPD lainnya. Namun bila ada yang kurang tentu menjadi evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut,” katanya.
Heru
menjelaskan, pihaknya terus memacu pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Purbalingga. Heru mencontohkan, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar,
Purbalingga mengambil kebijakan melalui berbagai program seperti Padat Karya
Pangan, Pengelolaan cadangan pangan melalui Perusda Puspahastama, Pengembangan
lumbung pangan masyarakat dan kegiatan Program Stimulan Perbaikan Rumah
Keluarga Miskin (PSPR Gakin.
Berbagai
inovasi telah dilakukan dalam program pembangunan manusia diantaranya di bidang
kesehatan melalui penerapan JPKM/Jamkesda/Jamkesmas, revitalisasi posyandu dan
peningkatan kualitas dan kapasitas layanan kesehatan seperti penerapan rawat
inap pada Puskesmas dan peningkatan layanan kelas III RSUD. “Pada bidang
pendidikan, dilakukan dengan merintis pembangunan SMK Negeri 3 atau lebih
dikenal dengan sebutan SMK Du’afa bagi anak keluarga miskin. Selain itu,
Purbalingga juga melaksanakan program 1 kecamatan 1 SMK,” kata Heru.
Inovasi
lainnya, lanjut Heru, pada bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan bantuan
modal usaha produktif sebesar Rp. 1 juta tiap RT. Pada bidang tata kelola
pemerintahan yang baik, salah satunya dengan menerapkan E-Procurement.
“Dalam hal
indikator daya saing daerah, kinerja investasi Purbalingga juga tergolong baik.
Nilai investasi izin baru pada 2011, untuk PMA Rp.23.378.000.000 dan PMDN Rp.316.390.000.000.
Jumlah investasi di kabupaten Purbalingga senilai Rp. 1,4 trilyun terdiri dari
investasi 18 PMA senilai Rp. 210 milyar dan 15.224 PMDN senilai Rp. 1,2
trilyun.,” ujar Heru yang juga Cawagub Jateng berpasangan dengan Ganjar Pranowo
ini.
Asisten
Pemerintahan Sekda Purbalingga Kodadiyanto, SH, MM menjelaskan, penilaian EKPPD
merupakan hasil resume dari Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
bupati kepada DPRD khusus untuk tahun 2011. Kinerja yang dievaluasi
terdiri dari capaian kinerja tataran pengambil kebijakan yang terdiri 13 aspek,
dan capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan yang terdiri dari 34
urusan wajib dan urusan pilihan.
Kodadiyanto
mencontohkan, aspek kinerja tataran pengambil kebijakan antara lain
ketenteraman dan ketertiban umum, keselarasan dan efektivitas hubungan antara
Pemda-Pemerintah serta antar Pemda dalam pengembangan otonomi daerah. Kemudian
aspek keselarasan antara kebijakan pemda dengan kebijakan pemerintah
(provinsi/pusat), efektivitas hubungan antara Pemda dengan DPRD, efektivitas
proses pengambilan keputusan oleh bupati beserta tindaklanjut pelaksanaannya.
“Ada pula aspek pengelolaan potensi daerah dan terobosan inovasi baru,”
katanya. (Humas/y) Dibuat pada Jum'at, 26 April 2013 08:44
Selamat untuk
Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.
Reposting by
Bio
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar